beritaparlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa pemahaman siswa terhadap sejarah bangsa menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam dunia pendidikan Indonesia.
“Hal ini merupakan dampak dari upaya kita yang belum sepenuhnya mencapai target peningkatan mutu dan kualitas pendidikan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).
Selain peningkatan mutu, Huda juga menyoroti berbagai tantangan lain yang masih perlu diperbaiki, seperti relevansi, kurikulum, manajemen pendidikan, dan infrastruktur.
Huda menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar alokasi anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tetap dipertahankan dan tidak dikaji ulang.
“Kami menolak gagasan untuk merevisi alokasi 20 persen tersebut, yang diambil dari pendapatan APBN, bukan dari belanja,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI mengusulkan agar alokasi anggaran pendidikan 20 persen tersebut dikaji ulang, dan sebaiknya dialokasikan dari pendapatan negara, bukan belanja negara, mengingat belanja negara sering tidak pasti.
