beritaparlemen.id – Sekelompok aktivis pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat melakukan kunjungan ke gedung DPRD Kabupaten di Cibinong pada hari Senin (9/9/2024).
Mereka, yang merupakan bagian dari Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk memantau pelaksanaan surat keputusan (SK) Bupati Bogor terkait tim teknis penataan daerah.
Menurut Dewan Penasehat KPPKBB, Buchory Muslim, Kabupaten Bogor memiliki populasi terbesar di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.
“Populasi Kabupaten Bogor sudah sangat tinggi, sementara pelayanan dasar seperti kesehatan dan keamanan tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa. Kami telah berjuang selama 24 tahun untuk memekarkan wilayah ini, hingga KPPKBB meminta adanya kebijakan diskresi dari Presiden,” ungkap Buchory Muslim, Senin (9/9/2024).
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memastikan dukungan terhadap rencana pemekaran DOB di Kabupaten Bogor.
“Kami akan mengawal rencana pemekaran ini dalam APBD 2025, dengan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung perkantoran di wilayah pemekaran, serta biaya untuk tim teknis penataan daerah sebagai calon daerah otonomi baru,” jelas Rudy Susmanto.
Rencana pemekaran Daerah Otonom Bogor Barat mencakup 13 kecamatan dengan total populasi 1,9 juta jiwa.
