beritaparlemen.id – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali kembali dibatalkan. Rencananya, rapat paripurna ke-15 untuk membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 akan diadakan pada Senin (22/7/2024).
Ini adalah pembatalan kedua untuk rapat paripurna tersebut. Sebelumnya, rapat yang sama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (18/7/2024) lalu.
Kepala Bagian Persidangan DPRD Bali, I Gusti Agung Alit Wikrama, menjelaskan bahwa ada beberapa hal substantif yang belum maksimal dalam Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak serta rancangan regulasi Pertanggungjawaban APBD 2023.
“Ada beberapa substansi yang perlu dicermati dan didalami lagi, sehingga paripurna yang seharusnya berjalan hari ini ditunda hingga Senin,” ujarnya di gedung DPRD Bali.
Agung tidak menjelaskan detail substansi yang masih dibahas dalam kedua raperda tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penundaan paripurna kali ini bukan disebabkan oleh ketidakhadiran anggota dewan yang tidak memenuhi kuorum.
“Banyak anggota dewan yang hadir, saya lihat di ruangan, dan seharusnya paripurna bisa berjalan. Namun, ada beberapa substansi yang perlu dibahas dalam rapim, dan saya tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikannya,” ungkap Agung.
Menurut informasi dari laman detikBali, ruang sidang paripurna tampak kosong. Rapat yang seharusnya dimulai pukul 11.00 Wita tertunda karena dewan masih rapat pimpinan. Setelah 30 menit berlalu, ruang sidang tetap tidak didatangi oleh para wakil rakyat.
