BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta pemerintah untuk memperkuat pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang berpotensi merusak lingkungan dan mencoreng reputasi pariwisata.
Diketahui, permintaan ini muncul setelah ditemukan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
“Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Masalah ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki,” ujar Novita dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Meski ladang ganja tersebut berada di luar jalur wisata utama, Novita menilai dampaknya tetap bisa mempengaruhi citra pariwisata, terutama di kawasan Gunung Bromo.
Karena itu, Novita menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, dan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan kondusivitas kawasan wisata.
Sebagai satu-satunya legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur, Novita menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kepariwisataan yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.
Novita juga menegaskan bahwa meski kasus ini menjadi tanggung jawab utama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata.
Ia meminta Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan sistem keamanan di seluruh kawasan wisata guna mencegah aktivitas ilegal di masa depan.
Selain itu, Novita menekankan pentingnya pengelolaan narasi dan promosi pariwisata yang efektif agar tetap menarik bagi wisatawan meski terjadi insiden semacam ini.
“Pariwisata yang berkelanjutan harus selaras dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita,” tegas Novita.
Ia menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal isu ini hingga ada kebijakan konkret yang mampu menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan industri pariwisata Indonesia.
