BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses rantai pasok makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi di seluruh rantai pasok makanan perlu ditingkatkan agar insiden serupa tidak terulang,” kata Alifudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Alifudin merespons kasus keracunan massal yang menimpa 50 siswa SD Dukuh 03, Sukoharjo, pada Kamis (16/1). Peristiwa itu terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.
Ia menegaskan bahwa penguatan pengawasan sangat penting untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.
Dalam pandangannya, setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan, termasuk MBG, harus memastikan adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari produksi hingga distribusi.
Alifudin juga meminta pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Kita perlu memastikan bahwa penyedia katering yang bekerja sama dalam program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak,” tegasnya.
Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin menyoroti pentingnya keterlibatan pihak sekolah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan kinerja penyedia katering harus dilakukan, sehingga dapat dipastikan mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga bertanggung jawab atas insiden seperti ini,” tambahnya.
Alifudin berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di masa depan.
