BERITAPARLEMEN.ID – JAYAPURA – Anggota DPR RI Yan Mandenas berharap pemerintah daerah (pemda) di Papua tetap konsisten dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan gratis.
“Kami merespons aspirasi para siswa terkait pendidikan gratis di Papua dengan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan kementerian terkait lainnya untuk membahasnya lebih lanjut,” ujar Yan Mandenas dalam siaran pers di Jayapura, Senin (24/2/2025).
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gratis tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya memiliki sumber anggaran yang berbeda. MBG dibiayai melalui APBN, sementara pendidikan gratis berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Yan juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Otsus Papua, khususnya di sektor pendidikan, yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade.
“Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Papua, kami mendukung aspirasi para siswa. Namun, permintaan ini perlu dikoordinasikan lebih lanjut dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta pimpinan DPR,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 30 persen yang diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi siswa asli Papua dalam mendapatkan subsidi pendidikan gratis.
Yan Mandenas juga mengajak semua pihak untuk mendukung penuh Program MBG dan menghindari politisasi isu yang dapat mengaburkan substansi aspirasi para pelajar Papua.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ramses Limbong menegaskan bahwa pendidikan gratis sudah menjadi amanat undang-undang dan tidak boleh lagi menjadi beban bagi masyarakat.
“Saya meminta sekolah dan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk memastikan bahwa mulai tahun ajaran baru ini, pendidikan sudah benar-benar gratis, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh anggota DPR RI,” kata Ramses Limbong.
