BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota DPR RI Hendry Munief menyatakan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran sebaiknya dipahami sebagai langkah untuk mendorong penguatan sektor produktif.
Sebagai anggota Komisi VII DPR yang membawahi UMKM, perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Hendry menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut mencerminkan komitmen untuk memperbaiki negara agar semakin mandiri dan berkembang menjadi negara maju.
“Kita melihat kebijakan Presiden ini sebagai upaya agar Indonesia lebih maju dan kuat di masa depan. Oleh karena itu, beliau mengarahkan agar birokrasi lebih efektif sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk pertumbuhan dan kemajuan,” ujar Hendry dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Ia menambahkan bahwa salah satu hasil yang diharapkan dari efisiensi anggaran ini adalah peningkatan perhatian dan perkembangan sektor produktif, seperti UMKM, perindustrian, dan pariwisata.
Berdasarkan hal tersebut, Hendry mengimbau kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja DPR agar tidak keliru dalam menafsirkan arahan presiden tersebut.
“Terdapat 16 item yang dapat disesuaikan anggarannya. Kami berharap dari efisiensi ini sektor produktif akan semakin berkembang, birokrasi menjadi lebih efisien, dan tujuan yang diharapkan oleh presiden dapat tercapai,” jelasnya.
Hendry juga menekankan bahwa sektor produktif, khususnya UMKM, merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa program pemerintah selama ini telah berfokus pada peningkatan produktivitas UMKM.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan ekonomi nasional bisa berdampak negatif pada UMKM jika tidak dikelola dengan baik, apalagi dengan adanya persaingan produk asing, disrupsi ekonomi, dan ketidakpastian ekonomi global.
“Selain itu, sektor perindustrian juga sangat penting. Kita harus memastikan agar kebijakan di sektor ini terus berjalan, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, menjaga iklim investasi, serta pengembangan IKM (industri kecil menengah) dan industri digital. Semua ini krusial bagi perekonomian nasional,” tambah Hendry.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Efisiensi anggaran ini mencakup pemotongan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
