BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Rapat kerja antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi I DPR RI berubah menjadi tertutup saat memasuki agenda pembahasan Pilkada Serentak 2024 pada Kamis (7/11/2024).
Sebelumnya, Ketua BSSN Hinsa Siburian memaparkan target 100 hari kerja lembaganya selama sekitar setengah jam.
Setelah menyampaikan paparannya, Hinsa mengakhiri presentasi terkait program kerja dan mengarahkan agar sesi pembahasan Pilkada dilanjutkan secara tertutup sesuai rencana rapat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan pun mengonfirmasi peralihan ini dan meminta peserta yang tidak berkepentingan meninggalkan ruangan.
Usulan untuk menutup sesi ini sebelumnya diajukan oleh anggota fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi “serangan siber teknis” jika pembahasan Pilkada dilakukan secara terbuka, mengingat informasi sensitif yang mungkin disampaikan.
“Apakah ini tidak mempermudah pihak-pihak tertentu memanfaatkan celah-celah yang terbuka?” tanya Nurul, menyarankan agar isu Pilkada tetap rahasia demi keamanan.
Nurul menambahkan bahwa, meskipun ia mendukung transparansi program 100 hari BSSN, pembahasan mengenai Pilkada sebaiknya dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga keamanan siber.
Hinsa Siburian dan Ahmad Heryawan pun menyetujui usulan tersebut, dengan Ahmad menyatakan bahwa aspek-aspek sensitif terkait persiapan Pilkada memang lebih aman jika dibahas tanpa melibatkan publik.
