BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di kawasan wisata, salah satunya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (27/4/2025), anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan harus mendapatkan jaminan ketersediaan energi yang memadai.
“Kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ini bertujuan mengevaluasi serta memastikan distribusi BBM di Labuan Bajo dan sekitarnya berjalan aman dan lancar,” ujar Wahyudi saat kunjungan ke Manggarai Barat.
Menurut Wahyudi, banyak aktivitas produktif masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM. Karena itu, perlu pengawasan ketat agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran, sesuai volume, serta memberikan manfaat maksimal. Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan avtur untuk mendukung layanan penerbangan di destinasi tersebut.
Selain itu, Wahyudi mengingatkan agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), dan masyarakat turut mengawasi distribusi BBM, guna mencegah penyalahgunaan. Ia mencontohkan kapal-kapal yang digunakan untuk bisnis di Labuan Bajo seharusnya tidak menerima BBM subsidi.
BPH Migas juga mengingatkan pentingnya penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di sektor transportasi darat. Sedangkan untuk sektor pertanian, perikanan, transportasi air, serta UMKM, pembelian BBM dilakukan melalui surat rekomendasi.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, menambahkan bahwa pihaknya telah mengembangkan aplikasi XStar untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi secara daring.
“Melalui sistem ini, kita pastikan sektor produktif seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM bisa mengakses BBM subsidi dengan prioritas,” kata Saleh.
Saleh juga mendorong seluruh pemerintah daerah di NTT untuk segera mengaktifkan aplikasi XStar, agar distribusi BBM subsidi dan kompensasi, seperti solar dan pertalite, benar-benar sampai ke yang berhak.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, distribusi BBM subsidi di Manggarai Barat masih sesuai dengan proyeksi, dan stok dipastikan mencukupi hingga akhir tahun.
Di sisi lain, Saleh menyebutkan bahwa untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), pemerintah terus melanjutkan Program BBM Satu Harga. Hingga akhir 2024, sudah berdiri 583 titik penyaluran BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya dukungan energi untuk menunjang pertumbuhan wisata Labuan Bajo, yang saat ini berkembang pesat.
“Selain BBM, kebutuhan listrik dan energi baru terbarukan juga harus menjadi perhatian, agar pembangunan sektor wisata di Labuan Bajo terus meningkat,” kata Bambang.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, serta sejumlah anggota Komisi XII lainnya, di antaranya Mukhtarudin, Christiany Eugenia, Cek Endra, Iyeth Bustami, Syafruddin, Jalal Abdul Nasir, Aqib Ardiansyah, dan Nurwayah.
Selain itu, beberapa pejabat dari sektor energi turut hadir, antara lain Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga.
