BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan keamanan siber Indonesia mengingat adanya insiden peretasan data nasional.
Hal ini menunjukkan perlunya lembaga pemerintah yang khusus menangani keamanan siber serta adanya regulasi hukum. Ancaman siber kini menjadi bagian dari tantangan pertahanan negara yang semakin nyata.
“Kita semua telah mengetahui bahwa dunia sudah memasuki era Internet of Military Things, di mana operasi militer dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan lebih cepat dan akurat,” jelas Bamsoet di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Menurut data National Cyber Security Index (NCSI) 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-48 dari 176 negara dalam hal keamanan siber dengan skor 63,64, masih di bawah rata-rata global 67,08. Di ASEAN, Indonesia berada di urutan kelima setelah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
“Sudah saatnya Indonesia mempersiapkan pembentukan matra IV TNI dengan Angkatan Siber untuk memperkuat Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pembentukan Angkatan Siber akan mendukung kemandirian pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing,” tambahnya.
Bamsoet menjelaskan bahwa ancaman siber terhadap pertahanan negara terkait dengan konsep Peperangan Generasi Kelima (5GW), di mana ancaman lebih bersifat abstrak dan berbasis informasi, berfokus pada domain non-fisik seperti dunia maya dan psikologis.
“Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur militer, sistem komunikasi, dan jaringan komando, serta merusak sistem senjata berbasis teknologi digital. Ini dapat mengganggu pertahanan nasional tanpa kontak fisik,” katanya.
Dengan kondisi geopolitik Indonesia yang rawan, berhadapan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, serta berada dalam arena persaingan geopolitik antara Rusia, Tiongkok, dan AS, Bamsoet mencatat berbagai serangan siber yang telah terjadi di Indonesia.
Di antaranya adalah serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional yang mempengaruhi data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta serangan pada situs KPU selama Pilkada Serentak 2018.
“Gagasan untuk membentuk Angkatan Siber adalah langkah maju dalam menghadapi ancaman pertahanan yang semakin kompleks. Ini merupakan langkah spesifik dalam ranah pertahanan yang lebih ofensif dan defensif, di bawah kendali TNI,” tuturnya.
Untuk mewujudkan Angkatan Siber, diperlukan perencanaan strategis, kolaborasi lintas sektor yang kuat, dan dukungan sumber daya yang memadai. Pembentukan matra baru ini akan berdampak pada anggaran, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan.
“Untuk saat ini, langkah bijak adalah memperkuat satuan atau lembaga siber yang sudah ada dalam organisasi TNI, seperti Pusat Pertahanan Siber dan meningkatkan sinergi dengan BSSN serta instansi terkait,” tutupnya.
