BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera merespons dampak dari perang tarif ini dan mencari solusi yang tepat guna mengatasinya,” ujar Marwan dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).
Dalam kebijakan terbaru yang diumumkan pada 2 April 2025, Indonesia masuk dalam daftar negara yang dikenakan tarif impor sebesar 32 persen oleh AS. Marwan menilai kebijakan ini berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Menurutnya, tarif impor yang lebih tinggi dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, serta neraca perdagangan dengan AS. Produk ekspor unggulan Indonesia, seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, minyak nabati, alas kaki, dan produk perikanan, berisiko kehilangan daya saing akibat kenaikan tarif tersebut.
Marwan juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap industri pengolahan yang bergantung pada ekspor produk tersebut. Sektor ini menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, sehingga penurunan ekspor bisa berdampak pada jutaan pekerja.
“Kenaikan tarif akan membuat harga produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing produk kita,” jelasnya.
Meski demikian, riset dari Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini terhadap Indonesia tidak sebesar yang dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa AS mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar 11,97 miliar dolar AS pada 2023 dan 16,08 miliar dolar AS pada 2024, masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit AS terhadap China, Jepang, dan Vietnam.
Namun, Marwan mengingatkan bahwa dampak tidak langsung tetap harus diwaspadai. Jika ekspor dari China dan Jepang ke AS menurun, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga bisa terdampak, yang berisiko menghambat pertumbuhan industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global.
Sebagai langkah mitigasi, Marwan menyarankan pemerintah untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas kerja sama dagang dengan negara lain.
Selain itu, ia menilai bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk ekspor Indonesia. Pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi kepada industri yang terdampak guna meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.
Dalam sektor keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga dengan kebijakan moneter yang fleksibel. Bank Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan cadangan devisa serta melakukan intervensi pasar guna mencegah gejolak nilai tukar yang berlebihan.
“Dalam forum bilateral, pemerintah bisa bernegosiasi dengan AS untuk mendapatkan pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) agar tetap mendapatkan akses istimewa ke pasar AS,” ungkapnya.
Marwan optimistis bahwa dampak kebijakan tarif ini masih bisa dikelola dengan langkah mitigasi yang tepat. Dengan strategi diversifikasi pasar, kebijakan ekonomi yang adaptif, dan diplomasi perdagangan yang proaktif, ia yakin Indonesia dapat mempertahankan stabilitas ekonomi serta terus tumbuh di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks.
