BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendorong pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyusun aturan teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Karena melibatkan banyak pihak, pedoman teknis sangat diperlukan agar pelaksanaan program ini berjalan lancar,” kata Edy di Jakarta, Senin (6/1/2025), setelah rapat tertutup dengan BGN.
Dia menjelaskan pentingnya aturan teknis agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kebingungannya dan memastikan agar program ini tidak terganggu oleh penyimpangan atau penipuan yang bisa merusak tujuan dari program Presiden Prabowo.
Edy juga mengingatkan agar BGN segera membentuk 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025, sesuai target. Saat ini, baru ada 190 SPPG yang beroperasi.
“Kami akan terus mengawasi SPPG di daerah pemilihan kami,” lanjut Edy. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan dalam rapat dengan BGN, dan Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap daerah.
Selain itu, Edy menambahkan, jika ada SPPG yang belum siap, dia yakin dalam waktu dekat dapat beroperasi dengan baik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, yang telah disetujui dalam rapat sebelumnya bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana.
