BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan dukungan terhadap gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang tengah viral di media sosial.
Ia menilai, pejabat yang menggunakan sirene dan strobo untuk pengawalan seharusnya mempertimbangkan bahwa bukan hanya mereka yang ingin segera tiba di tujuan.
“Pertanyaannya, apakah pejabat harus selalu didahulukan? Kalau memang ingin cepat sampai, ya berangkat lebih awal saja, tidak perlu ‘wuk wuk wuk’ di jalan,” ujar Soedeson kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Soedeson mempertanyakan alasan penggunaan sirene dan strobo yang seolah memberi hak istimewa di jalan. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus tetap dijunjung, sebab perlakuan istimewa itu bisa menyinggung perasaan publik.
“Bukan hanya melukai hati rakyat, tapi juga menciptakan kesan seakan pejabat memiliki hak khusus di jalan raya,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi bahaya yang muncul dari penggunaan strobo dan sirene secara sembarangan. Soedeson menegaskan, manuver berbahaya seperti zig-zag yang sering menyertai pengawalan bisa memicu pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.
Karena itu, ia mendesak agar penggunaan fasilitas tersebut dibatasi hanya untuk pihak tertentu, seperti Presiden atau tamu negara. “Kalau untuk Presiden atau tamu negara, silakan. Tapi kalau pejabat lain, sebaiknya tidak usah,” tegasnya.
Soedeson menambahkan, dirinya selalu memilih datang lebih awal ketimbang meminta prioritas di jalan. “Kalau saya tahu jalan macet dan ada acara penting, saya berangkat lebih awal saja. Tidak perlu pakai strobo atau sirene,” ujarnya.
Belakangan, media sosial diramaikan protes publik terhadap maraknya penggunaan strobo dan sirene, baik oleh kendaraan pejabat maupun mobil sipil yang tidak berhak. Aksi penolakan muncul dalam bentuk poster digital, unggahan satire, hingga stiker yang ditempel di kendaraan pribadi.
