BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai skema pembiayaan atau pinjaman bagi UMKM yang tergabung dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pembiayaan bagi UMKM ini berkaitan dengan aspek likuiditas, suku bunga pinjaman, serta keterlibatan perbankan. Oleh karena itu, ia mempertanyakan mekanisme yang akan diterapkan dalam skema pembiayaan tersebut.
“Berdasarkan informasi yang saya terima, Pak Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman sebesar Rp500 juta untuk pelaku UMKM dalam program MBG. Pertanyaannya, apakah ini murni pinjaman atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa suku bunganya?” ujar Novita di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti lembaga keuangan mana yang akan terlibat dalam program ini, apakah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Novita menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan stabilitas likuiditas perbankan, mengingat banyaknya daerah yang akan berpartisipasi dalam program MBG.
“Di sisi lain, ada pula wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak memicu ketidakstabilan ekonomi atau bahkan krisis moneter?” tambahnya.
Pada hari yang sama, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian UMKM. Namun, Menteri UMKM Maman Abdurrahman tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat itu, pihak Kementerian UMKM mengungkapkan rencana pemberian modal bagi UMKM yang tergabung dalam program MBG.
Selain itu, Komisi VII DPR RI juga meminta Kementerian UMKM untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna membahas usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan belanja Kementerian UMKM.
