BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina (Persero) dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi terkait kasus sejumlah kendaraan mogok setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur.
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan klarifikasi dari Pertamina penting agar publik memperoleh informasi yang jelas dan tidak simpang siur mengenai penyebab kejadian tersebut.
“Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain. Jika terbukti ada masalah, Pertamina dan SPBU wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan,” ujar Nasim dalam keterangannya, dikutip Sabtu (1/11/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya bermasalah setelah mengisi BBM di SPBU. Pertamina harus menjamin kualitas BBM yang dijual sehingga tidak menimbulkan kerusakan,” tegasnya.
Nasim menambahkan, apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran dalam proses distribusi maupun pengelolaan di SPBU, Pertamina perlu memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasional SPBU terkait.
Menurutnya, investigasi harus mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari jalur pengiriman Pertamina hingga tangki penyimpanan di SPBU. Ia juga menyebut Pertamina telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan membuka posko pengaduan di sejumlah titik.
Legislator asal Jawa Timur itu turut mendorong Pertamina memperketat pengawasan mutu BBM melalui uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU. Ia menilai langkah pengawasan yang konsisten sangat penting untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Jika pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, itu berarti sistem belum berjalan efektif. Masyarakat harus merasa aman dan percaya saat mengisi BBM di SPBU,” ujarnya.
Nasim juga menegaskan bahwa sebagai BUMN energi dengan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir, Pertamina memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik dengan memastikan seluruh produk BBM memenuhi standar kualitas.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui telah meninjau beberapa SPBU di Surabaya dan Gresik. Nasim berharap langkah tersebut menjadi awal dari investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar distribusi dan penyimpanan.
