Aspirasi

DPR Minta Tim Khusus Atasi Bullying di PPDS

×

DPR Minta Tim Khusus Atasi Bullying di PPDS

Sebarkan artikel ini
DPR Minta Tim Khusus Atasi Bullying di PPDS
Doc. Foto: kostatv.id

beritaparlemen.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak agar dibentuk tim khusus untuk menangani kasus perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia.

Desakan ini muncul setelah terjadinya insiden tragis di Universitas Diponegoro (Undip), di mana seorang mahasiswi PPDS diduga menjadi korban perundungan hingga mengakibatkan bunuh diri.

“Tim khusus yang terdiri dari ahli kejiwaan atau psikolog sangat diperlukan untuk menangani permasalahan bullying di PPDS. Lingkungan PPDS melibatkan dosen dan senior yang seharusnya sudah dewasa dan bukan lagi dalam masa pencarian jati diri,” ujar Arzeti dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/8/2024).

Arzeti menegaskan bahwa bullying adalah peristiwa tragis yang harus segera dihentikan. “Tindakan bullying adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terus terjadi di lingkungan pendidikan. Harus ada langkah konkret untuk memutus mata rantainya,” tegasnya.

Menurut Arzeti, penting untuk melakukan pemeriksaan mental terhadap para dokter di lingkungan PPDS karena profesi ini berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.

BACA JUGA:  DPRD Jabar Jadi Acuan Bengkulu Bahas Tata Tertib

“Jika seorang dokter terlibat dalam bullying, bagaimana kita bisa mempercayakan keselamatan pasien pada mereka? Ini menunjukkan adanya masalah mental yang serius,” ungkapnya.

Pihaknya juga mendukung langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus perundungan di Fakultas Kedokteran Undip.

“Kerjasama dengan kepolisian sangat penting untuk mencegah bullying. Pemerintah harus memberikan efek jera bagi pelaku perundungan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa sanksi tegas, termasuk pemecatan, harus diberikan kepada pelaku perundungan serta pihak yang membiarkannya. “Jika terbukti bersalah, mereka harus dipecat. Pembiaran hanya akan memperparah masalah bullying ini,” tambahnya.

Ia juga menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh di seluruh PPDS di Indonesia untuk memetakan budaya perundungan. “Kita harus melakukan evaluasi internal, mulai dari sistem pendidikan hingga mengetahui penyebab perundungan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!