BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya foto-foto bantuan berupa bahan pangan mentah seperti jeruk, ikan asin, beras, dan telur puyuh yang dibagikan kepada ribuan siswa di Tangerang Selatan.
Alih-alih sebagai intervensi gizi, program ini justru dianggap tidak berbeda dari bantuan sosial sembako biasa.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelaksanaan program MBG yang menurutnya telah menyimpang dari tujuan semula. Ia mengungkapkan bahwa bantuan tanpa panduan teknis yang jelas justru membingungkan masyarakat.
“Saya paham bahwa program MBG dimaksudkan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Tapi jika pelaksanaannya malah menimbulkan kebingungan karena diberikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan yang jelas, maka perlu evaluasi menyeluruh,” kata Nurhadi di Jakarta, Minggu (22/6/2025).
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciputat Timur membenarkan bahwa pembagian dilakukan dalam bentuk mentah karena beberapa sekolah sedang libur atau dalam masa class meeting. Mereka menilai pilihan ini lebih aman daripada memberikan makanan kemasan yang mengandung zat aditif.
Namun, Nurhadi menilai langkah itu tidak sejalan dengan semangat program. Ia menekankan bahwa tanpa penyuluhan, alat memasak, atau keterampilan yang memadai, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan bantuan tersebut.
“Kalau begini caranya, kita patut bertanya: apakah program MBG ini benar-benar berpihak kepada masyarakat atau sekadar formalitas belaka? Memberikan bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, dan tanpa mempertimbangkan kemampuan penerima jelas bukan bentuk intervensi gizi, melainkan pelimpahan tanggung jawab,” ucap politisi Fraksi NasDem tersebut.
Nurhadi juga menekankan bahwa MBG tidak boleh diperlakukan seperti program bansos sembako. Ia menegaskan bahwa seharusnya MBG berupa makanan siap konsumsi untuk anak-anak.
“Konsep awal MBG adalah memberikan makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak. Kalau malah menyuruh masyarakat memasak sendiri, itu justru membebani. Nilai dan bentuk bantuannya pun berbeda,” tambahnya.
Menanggapi kontroversi ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan distribusi MBG dalam bentuk bahan mentah. Saat ini, BGN sedang merancang petunjuk teknis untuk pelaksanaan program selama masa libur sekolah.
Dadan menambahkan, jika sekolah tidak bisa menyalurkan bantuan seperti biasa, maka bantuan bisa dialihkan kepada kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, atau balita.
Nurhadi pun menyetujui usulan tersebut dan menyarankan agar MBG dihentikan sementara jika memang tidak bisa dijalankan dengan tepat. “Kalau memang tidak memungkinkan karena libur sekolah, lebih baik dihentikan dulu saja. Anggarannya bisa dialihkan ke penerima manfaat lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pelaksana program dan DPR. “Jangan sampai demi penyerapan anggaran, pelaksana seenaknya mengubah mekanisme program tanpa diskusi. Seharusnya ada komunikasi dengan BGN dan DPR terlebih dahulu,” katanya.
Sebagai penutup, Nurhadi meminta keterbukaan informasi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus berdasarkan kebutuhan nyata dan kondisi sosial masyarakat.
“Jangan sampai slogan ‘pangan lokal’ hanya jadi alasan untuk pelaksanaan yang asal-asalan. Negara harus hadir dengan kebijakan yang bermartabat dan tidak membingungkan rakyat dengan bantuan yang tidak siap pakai,” tegasnya.
Ia pun menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Bila perlu, dana program dialihkan ke bantuan yang lebih relevan dengan kondisi di lapangan. “Kalau memang tujuannya membantu, jangan sampai justru menyulitkan. Program dan pelaksanaan harus berjalan seiring,” pungkas Nurhadi.
