BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan pentingnya ketepatan distribusi modal usaha awal (bridging) bagi UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa prosesnya harus cermat, transparan, dan tidak membebani pelaku usaha.
“Seleksi UMKM dalam program ini harus dilakukan secara tepat, tanpa persyaratan administratif yang berbelit sehingga tidak menghambat mereka untuk berpartisipasi,” ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/1/2025).
Menurutnya, modal awal ini sangat krusial bagi UMKM untuk menghadapi tantangan pembiayaan bahan baku selama tahap awal pelaksanaan program. Ia pun mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberikan bantuan ini sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mikro.
Chusnunia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, serta Himpunan Bank Negara (Himbara) termasuk BRI, BNI, Mandiri, dan BTN agar pencairan modal usaha dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
“Saya berharap pemerintah tidak hanya mempermudah akses permodalan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan benar-benar efektif bagi UMKM dan masyarakat luas,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan sehat bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran UMKM dalam ekonomi nasional.
Dengan sinergi kebijakan yang tepat, program ini diharapkan berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
