BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung mengawal langkah pemerintah dalam menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Permintaan ini muncul di tengah krisis yang dihadapi perusahaan tekstil tersebut setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Sritex, sehingga status pailit perusahaan tetap berlaku.
“Dalam situasi seperti ini, saya berharap Presiden Prabowo ikut mengawal secara langsung karena masalah ini sangat besar. Peran presiden diperlukan untuk memberikan arahan, setidaknya menugaskan beberapa anggota kabinet untuk memastikan PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada karyawan yang di-PHK atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Saleh menyoroti dampak luas dari putusan pailit tersebut. Menurutnya, pailitnya Sritex akan memengaruhi sistem produksi dan distribusi, serta menimbulkan ancaman PHK besar-besaran bagi lebih dari 50.000 karyawan.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Kasasi yang diajukan Sritex ditolak oleh MA, dan ini berarti status pailit tetap berlaku. Kalau dibiarkan, banyak pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan, saya dengar sudah ada karyawan yang dirumahkan karena bahan baku habis,” ujarnya.
Saleh juga mengingatkan bahwa dalam rapat sebelumnya dengan Komisi VII DPR RI, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah berjanji untuk melindungi para karyawan Sritex.
“Pak Agus Gumiwang mengatakan bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan memastikan tidak ada karyawan yang di-PHK. Kebijakan ini, menurut saya, didasarkan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo,” tambahnya.
Saleh menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret dengan strategi yang taktis dan sistematis, disertai pendekatan hukum yang tepat untuk menangani persoalan ini. Selain itu, pemerintah juga harus transparan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang akan diambil.
“Suasananya memang sulit. Pemerintah harus memastikan ada solusi yang jelas untuk menyelamatkan para karyawan, dan semua langkah harus dilakukan dengan dasar jurisdiksi yang benar,” pungkasnya.
Saleh berharap keterlibatan langsung Presiden Prabowo dapat mempercepat penyelesaian masalah ini, sehingga Sritex dapat kembali beroperasi dan menyelamatkan ribuan pekerja dari ancaman PHK. Menurutnya, upaya ini akan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil di Indonesia sekaligus melindungi hak-hak para pekerja.
