BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menegaskan bahwa Pemerintah perlu segera mencari solusi untuk mengatasi potensi dampak besar akibat rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia.
“Pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk merespons masalah ini. Hak-hak pegawai yang terancam PHK harus dipenuhi, dan kita juga perlu menilai apakah ini dapat mengarah pada ancaman deindustrialisasi,” ujar Bane dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan industri, Bane menyebutkan bahwa penutupan pabrik PT Sanken Indonesia harus menjadi peringatan terkait ancaman deindustrialisasi, yaitu penurunan peran industri manufaktur dalam perekonomian negara.
Deindustrialisasi dapat diukur melalui penurunan output, lapangan kerja, dan pangsa ekspor sektor manufaktur. Jika hal ini terjadi, Bane memperingatkan, dampaknya dapat sangat merugikan perekonomian nasional.
“Pemerintah harus memiliki data yang akurat, seperti di sektor keuangan dan perbankan, untuk mengantisipasi hal ini. Jika pabrik-pabrik tutup dan ribuan orang kehilangan pekerjaan, maka jumlah orang miskin baru akan semakin meningkat,” tambahnya.
Bane juga menyoroti data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa lebih dari 80.000 pekerja di PHK pada 2024, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan 60.000 pekerja yang di PHK pada tahun 2023.
Penutupan pabrik, menurutnya, dapat menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Bane mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi masalah ini.
“Regulasi harus diperbaiki, dan impor barang jadi harus dikontrol agar tidak mengganggu daya saing pasar domestik. Di sisi lain, kualitas produksi dalam negeri harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa pabrik peralatan listrik Sanken di Kawasan Industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat, berencana menghentikan produksinya pada Juni 2025.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta, mengatakan bahwa pabrik tersebut sepenuhnya dikelola dengan penanaman modal asing (PMA), dan tingkat produksi fasilitas tersebut menurun drastis hingga hanya 14 persen pada 2024.
Setia menjelaskan bahwa penutupan pabrik Sanken ini merupakan permintaan dari induk perusahaan di Jepang yang berencana mengalihkan basis produksinya ke semikonduktor.
