BERITAPARLEMEN.ID – BOGOR – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menambah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bogor.
Permintaan penambahan kuota PPPK ini disampaikan dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerja Kemendikbud pada Rabu (25/9/2024).
“Kita telah mengkoordinasikan kebutuhan PPPK untuk tenaga kependidikan yang diajukan ke KemenPANRB dengan kuota sebanyak 2303,” ungkapnya saat dihubungi pada Jumat (27/9/2024).
Selain untuk tenaga kependidikan, Ridwan menambahkan bahwa permintaan tambahan kuota PPPK juga disebabkan oleh kekurangan tenaga Tata Usaha (TU) di beberapa sekolah.
Masalah ini menjadi perhatian DPRD, khususnya Komisi IV dan Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.
Ridwan juga menyampaikan bahwa kebutuhan akan PPPK untuk tenaga teknis di sekolah juga masih kurang. Oleh karena itu, mereka akan segera mengajukan tenaga TU untuk menjadi P3K.
Ia juga mengusulkan agar ujian PPPK bagi guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah dihapuskan. Namun, Ridwan mengakui bahwa permintaan tersebut tidak diterima oleh Kemendikbud.
“Karena ujian tersebut sudah menjadi aturan untuk menilai kualitas tenaga pendidik. Saya yakin guru yang sudah lama mengajar pasti akan lolos P3K,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa upaya untuk mensejahterakan para guru melalui PPPK dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi guru honorer, meskipun ia mencatat bahwa beban belanja APBD sudah melebihi batas maksimum.
“Beban belanja pegawai kita telah melampaui 30 persen. Semoga upaya untuk mensejahterakan para guru ini dapat menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan belanja lainnya,” tutupnya.
