BERITAPARLEMEN.ID – BOGOR – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Gerindra, Nurunnisa Setiawan, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap lalu lintas di kawasan wisata Puncak.
Permintaan ini disampaikan setelah terjadinya kemacetan parah yang mengakibatkan seorang wisatawan meninggal dunia.
Nurunnisa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menata kawasan Puncak, termasuk pengelolaan lalu lintas dan transportasi.
“Meskipun relokasi pedagang kaki lima (PKL) telah mengubah wajah estetika kawasan, faktor kenyamanan dan keamanan wisatawan harus menjadi perhatian Utama,” ujar Nurunnisa.
Sebagai warga Puncak, Nurunnisa merasakan dampak kemacetan yang kerap terjadi, terutama pada akhir pekan dan libur panjang, dan menegaskan perlunya solusi permanen untuk masalah ini.
Dia juga mengusulkan agar pemerintah pusat segera memaksimalkan penggunaan jalan alternatif di Puncak untuk mengurangi kemacetan di jalur utama. Ia mencatat bahwa sebagian dari kemacetan disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur dalam rekayasa lalu lintas yang berlaku.
“Regulasi terhadap kendaraan roda dua perlu diperketat, termasuk penerapan sistem ganjil-genap atau metode lainnya,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pelayanan darurat di lokasi-lokasi rawan kemacetan.
Banyak wisatawan yang terjebak dalam kemacetan mengalami masalah seperti kehausan dan kelaparan, dan dengan hilangnya PKL, pemerintah harus menyediakan solusi lain, seperti pusat pelayanan darurat di area tersebut.
“Pusat pelayanan ini harus menyediakan layanan dasar, seperti cek kesehatan dan ambulans untuk situasi darurat,” katanya.
Nurunnisa mengungkapkan keprihatinan tentang kejadian di mana ambulans tidak dapat mencapai orang yang membutuhkan pertolongan akibat terjebak kemacetan. Ia menyarankan agar posko pelayanan darurat didirikan di beberapa titik, bukan hanya di satu lokasi.
