beritaparlemen.id – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengadakan rapat paripurna untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Oleh Soleh. Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat paripurna tersebut, dua fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Golongan Karya (Golkar). Fraksi-fraksi lainnya akan menyampaikan pandangan umumnya secara langsung kepada Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat.
“Berdasarkan keputusan rapat paripurna sebelumnya, disebutkan penyampaian pandangan umum fraksi hanya akan dilakukan oleh 2 fraksi, dan fraksi lainnya akan menyampaikan secara langsung kepada pimpinan,” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Rabu (21/8/2024).
Setelah disampaikannya pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tersebut. Maka sesuai peraturan tata tertib DPRD, jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dilaksanakan pada rapat paripurna Kamis, 22 Agustus 2024.
Pada tempat yang sama, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Arip Rachman menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024. Salah satunya soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan.
“Selain itu seperti yang telah kami katakan tentang optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2024 jauh dari target, deviden yang masih kecil. Apabila target deviden dari BUMD tercapai maka bisa meningkatkan PAD untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Arip Rachman.
Selanjutnya, Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Cucu Sugyati turut menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024. Salah satunya, Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat meminta penjelasan terkait sektor transportasi yang mengalami kenaikan.
“Kami sampaikan sebelumnya perubahan APBD tahun 2024 mengalami kenaikan. Salah satunya pada pendapatan daerah dari sektor transportasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mohon penjelasan mengenai jenis atau peruntukan dari pendapatan transportasi tersebut,” ujar Cucu Sugyati.
