BERITAPARLEMEN.ID – BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan program pendidikan karakter berkonsep semi militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program tersebut ditujukan bagi siswa yang bermasalah dan dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi dengan anggaran sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari APBD Jabar.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, menyatakan bahwa hingga kini legislatif tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan program maupun pengalokasian anggaran.
“Kami tidak tahu soal anggaran, apalagi ikut membahas. Hanya menerima jumlah yang sudah ditentukan, termasuk dalam hal regulasinya,” ujar Zaini saat dikonfirmasi, Rabu (7/5/2025).
Ia menambahkan, DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan klarifikasi. Zaini menilai DPRD berhak mengetahui dari mana anggaran tersebut diambil dan program lain mana yang kemungkinan dikorbankan.
“Memang betul program ini termasuk prioritas gubernur dalam sektor pendidikan,” ujarnya.
Menurut dokumen perencanaan, program bertajuk Latihan Integritas dan Kedisiplinan Siswa (Bela Negara) ini ditujukan untuk siswa yang melanggar norma sekolah (juvenile adequancy), bekerja sama dengan TNI dan Polri, dan menargetkan pelatihan terhadap 2.000 siswa dalam waktu 10 bulan.
“Anggaran sebesar Rp6 miliar untuk 2.000 siswa bukanlah jumlah kecil. Bagaimana jika program ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, atau bahkan menyalahi aturan?” kata Zaini.
Ia mewanti-wanti agar praktik kebijakan sepihak semacam ini tidak menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya yang bisa mengabaikan prosedur regulasi dan proses politik.
“Kalau kita bicara regulasi, itu bagian dari kebijakan politik. Dalam sistem demokrasi ada keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau hanya satu yang bergerak, itu bukan demokrasi,” pungkasnya.
