beritaparlemen.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyambut dengan hangat kunjungan kerja dari rekan-rekan mereka di DPRD Provinsi Bengkulu.
Pertemuan ini bertujuan untuk meresapi praktik penganggaran dana dalam program Kementerian Sosial dan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar serta untuk memperdalam sinergi dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Iman Tohidin, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan di Sekretariat DPRD Jawa Barat, menerima studi tiru ini dengan penuh antusiasme di ruang Komisi V DPRD Jabar.
“Kunjungan ini memungkinkan kita untuk bertukar informasi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dalam menangani isu disabilitas antara Provinsi Bengkulu dan Jabar,” ungkapnya pada Kamis (14/3/2024) di Kota Bandung.
Tohidin menegaskan bahwa penanganan disabilitas di Jawa Barat menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Jabar. Di pertemuan tersebut, banyak diskusi mengenai penanganan disabilitas antara DPRD Provinsi Bengkulu dan Dinsos Jabar.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai rencana penggantian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dengan Perda baru yang diinisiasi oleh Komisi V DPRD Jawa Barat.
“Kami memahami bahwa peraturan terakhir mengenai disabilitas dikeluarkan pada tahun 2013, dan sekarang Komisi V DPRD Jawa Barat sedang menyiapkan rancangan Perda baru yang akan meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jabar,” ujarnya.
Selain itu, juga dibahas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan setidaknya 1% dari jumlah karyawan yang merupakan penyandang disabilitas. Kebijakan ini disambut baik oleh DPRD Provinsi Bengkulu.
Edwar Samsi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, menjelaskan maksud dan tujuan dari studi tiru ke DPRD Jawa Barat. Pertama, untuk memahami secara mendalam Perda terkait disabilitas. Kedua, mengenai akses publik bagi penyandang disabilitas, dan ketiga, terkait alokasi dana pada program Kemensos.
“Pertanyaan kami adalah bagaimana strategi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam memperoleh alokasi anggaran dari program Kemensos,” tanya Samsi.
