BERITAPARLEMEN.ID – BOGOR – DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, mendorong agar pembangunan kantor pemerintahan baru yang akan memindahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) ke Kelurahan Katulampa dapat berjalan lancar.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyatakan pada hari Jumat di Kota Bogor bahwa pembangunan kantor pemerintahan terpadu ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
“Kami sangat ingin memastikan bahwa proyek ini terlaksana dengan baik, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran Kota Bogor,” jelas Adityawarman.
Dia juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai pembangunan kantor pemerintahan baru akan dilanjutkan, mengingat Pemkot Bogor akan menyusun detail engineering design (DED) untuk kantor tersebut tahun ini.
“Setelah DED selesai, pembahasan tentang alokasi anggaran untuk pembangunan akan dilaksanakan,” tambahnya.
Kantor pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa. Pada pertengahan tahun 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat untuk proyek ini.
Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyatakan pada Rabu (25/9/2024) bahwa pembangunan yang terintegrasi dan mempermudah pelayanan publik ini sedang dalam proses pembahasan oleh Pemkot Bogor dan akan segera dibicarakan bersama DPRD setempat.
Hery menambahkan bahwa sebelum pembangunan dimulai, Pemkot Bogor melakukan persiapan jangka pendek dan menengah untuk mendukung proyek kantor pemerintahan baru ini.
