BERITAPARLEMEN.ID – TASIKMALAYA – DPRD Kota Tasikmalaya mengadakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.
Namun, agenda penting ini justru diwarnai absennya sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Ketua Fraksi PPP DPRD, Riko Restu Wijaya, SH, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap ketidakhadiran para pejabat struktural tersebut.
Menurutnya, kehadiran mereka sangat vital untuk secara langsung mendengarkan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD yang ditujukan sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kalaupun Wali Kota dan Sekda berhalangan hadir dengan alasan yang dapat diterima, lalu bagaimana dengan para Kepala OPD? Ketidakhadiran mereka justru mengesankan bahwa rekomendasi dewan dianggap sepele. Padahal ini bagian penting dari evaluasi kinerja birokrasi,” tegas Riko dalam forum tersebut.
Ia juga menyinggung kurangnya penghormatan terhadap kehadiran Wakil Wali Kota, Diky Chandra, yang hadir dan mengikuti rapat. Sebagai salah satu unsur pimpinan daerah, menurut Riko, keberadaan Diky seharusnya dihormati dan didukung penuh oleh para ASN.
“Wakil Wali Kota juga pemimpin daerah. Jangan sampai karena Wali Kota tidak ada, para ASN jadi abai. Saya mohon Pak Diky bisa kembali membenahi kedisiplinan birokrasi agar arah pemerintahan bisa lebih tertata ke depan,” lanjutnya.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada upaya pembinaan kepada para Kepala OPD guna meningkatkan sinergi dan kinerja mereka. Namun, fakta yang muncul justru menunjukkan masih lemahnya respon atas komitmen tersebut.
“Saya tahu ada anggapan bahwa saya terlalu tegas, bahkan dianggap galak. Mau diam salah, bertindak pun tetap salah. Tapi saya siap menanggung konsekuensi itu. Sekalipun posisi Wakil Wali Kota tidak punya otoritas penuh, kami tetap memegang tanggung jawab sebagai pemimpin,” tandas Diky.
