beritaparlemen.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulbar, telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar untuk periode 2025-2045 pada Senin (22/7/2024).
Dengan ini, arah pembangunan Sulbar untuk dua dekade ke depan hampir final dan akan segera dimasukkan dalam arsip resmi negara. DPRD Sulbar berencana menyerahkan dokumen RPJPD tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 28 Juli 2024.
Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, juga dihadiri oleh Pejabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin.
Abdul Halim mengungkapkan bahwa DPRD Sulbar telah menerima dan menyetujui rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 2025-2045 dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. “Selanjutnya, kami akan melakukan asistensi di Kemendagri pada 29 Juli 2024,” jelasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Panitia Kerja DPRD Sulbar atas penyempurnaan tema visi dalam RPJPD. Bahtiar menyatakan bahwa ini merupakan momen bersejarah karena telah menyetujui rencana pembangunan untuk 20 tahun ke depan.
“Visi kita adalah Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Kami tidak hanya ingin mencapai kemajuan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kekuatan visi yang sangat besar,” kata Bahtiar.
Bahtiar menambahkan bahwa RPJPD telah merumuskan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mirip dengan bagaimana manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya.
“BMKG telah memperingatkan kemungkinan bencana global akibat perubahan iklim ekstrem yang dipicu oleh mencairnya es di kutub utara. Kondisi cuaca ekstrem sudah dirasakan di berbagai negara, namun Mamuju, Sulbar, justru memiliki udara terbersih di Asia Tenggara, yang harus kita pertahankan,” tambahnya.
Bahtiar juga menyoroti perubahan signifikan yang akan datang, termasuk dampak dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mempengaruhi ekosistem udara, ekonomi, dan pergerakan barang serta jasa.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan pulau Balabalakang sebagai titik persinggahan untuk menambah nilai ekonomi. Bahtiar memuji RPJPD yang mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
“Kami berharap Sulbar menjadi kawasan pertumbuhan baru yang sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia,” harapnya.
Bahtiar juga berharap RPJPD 2025-2045 dapat menjadi landasan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pendapatan per bulan diharapkan meningkat dari 3 juta menjadi 15 juta, melalui sektor-sektor seperti pisang Cavendish, perikanan, dan kelautan,” tuturnya.
Terakhir, pihaknya berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama Panitia Kerja DPRD untuk mendapatkan ruang asistensi di Kemendagri.
