beritaparlemen.id – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada sepenuhnya merupakan hak prerogatif partai politik atau koalisi partai politik.
Ari membantah tuduhan yang menghubungkan Presiden Jokowi dengan upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024. “Yang memutuskan siapa dan yang dituduh siapa,” kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Dia menekankan bahwa masalah internal partai seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan Presiden. Ari menjelaskan bahwa keputusan mengenai pencalonan dalam Pilkada dibuat melalui mekanisme internal partai, di mana setiap partai memiliki hak penuh dalam menentukan calon mereka.
Sebelumnya, Majalah Tempo edisi 12 Agustus 2024, melaporkan adanya dugaan manuver politik oleh Jokowi dan Koalisi Prabowo untuk menghalangi pencalonan Anies dalam Pemilihan Gubernur Jakarta.
Kala itu, muncul skenario kotak kosong, dengan 13 partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, yang menutup peluang Anies untuk maju di Pilgub Jakarta.
Meski sempat muncul spekulasi bahwa Anies akan dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta oleh PDIP, partai tersebut akhirnya memilih untuk mengusung Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Jokowi.
Di tengah dinamika pendaftaran calon, tersiar kabar bahwa Anies mungkin akan diusung oleh PDIP di Pilkada Jawa Barat. Namun, hingga batas akhir pendaftaran pada 29 Agustus 2024, Anies tidak terdaftar di Pilkada mana pun.
PDIP akhirnya mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja ke KPU Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil karena adanya pihak-pihak yang menolak pencalonan Anies.
Saat ditanya tentang pihak yang diduga menjegal Anies, Ono menyebut nama Mulyono, yang dikenal sebagai nama kecil Presiden Jokowi. “Mulyono dan geng yang menjegal Anies,” ujar Ono. Ia juga mengimbau agar Mulyono tidak ikut campur dalam Pilkada dan membiarkan rakyat memilih sesuai hati nurani.
Anies Baswedan sendiri menyampaikan terima kasih kepada PDIP yang sempat berencana mengusungnya di Pilkada 2024. Melalui juru bicaranya, Sahrin Hamid, Anies menyatakan tidak merasa kecewa meski akhirnya batal diusung oleh PDIP.
“Mas Anies justru menyampaikan apresiasi atas keputusan partai,” ujar Sahrin pada Kamis malam, 29 Agustus 2024, di Kantor Tim Operasional Anies Baswedan, Jakarta Selatan.
