BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan media massa untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia, terutama dengan mengawasi jalannya pemerintahan dan kedaulatan rakyat, seiring peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh setiap 9 Februari.
“Selamat Hari Pers Nasional 2025. Media dan insan pers harus tetap berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan serta penjaga kedaulatan rakyat,” ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (09/2/2025).
Puan mengapresiasi kontribusi media massa dalam Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden hingga kepala daerah, dan menilai pers sebagai faktor kunci dalam kesuksesan pemilu. Meski demikian, Puan menegaskan bahwa tugas pers tidak berhenti setelah pemilu selesai.
Selain itu, Puan mendorong media untuk memberikan ruang bagi suara-suara yang kurang terwakili, seperti kelompok minoritas dan marginal, serta memastikan pemberitaan yang mengedepankan keadilan dan akurasi.
Puan juga memberi penghargaan kepada para jurnalis yang bekerja keras di tengah derasnya arus informasi, serta mengingatkan pentingnya verifikasi data di era digital untuk menghindari penyebaran informasi yang salah.
Namun, Puan juga menyoroti tantangan yang dihadapi media saat ini, seperti banyaknya media yang gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja terhadap jurnalis. Oleh karena itu, Puan mengajak masyarakat untuk mendukung pers nasional dengan berlangganan media yang sudah terbukti memiliki tradisi jurnalisme yang baik.
Masyarakat diharapkan mendukung pers yang sehat dan berkualitas, dengan cara berlangganan atau memberikan pendanaan untuk membantu media terus berkembang dan menyajikan produk jurnalistik berkualitas di tengah era digital.
Puan juga menyampaikan bahwa tema Hari Pers Nasional 2025, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa,” sejalan dengan visi misi pemerintahan saat ini, serta mengajak media massa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Puan berharap HPN tahun ini menjadi momentum bagi media dan jurnalis untuk meningkatkan kualitas, serta menjalin kemitraan yang sehat dengan pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, dan pemangku kepentingan lainnya demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
