beritaparlemen.id – Andreas Hugo Pareira, adalah seorang politikus Indonesia yang dikenal luas melalui keterlibatannya dalam dunia politik dan akademik.
Pria kelahiran 31 Mei 1964 ini menjabat sebagai anggota DPR-RI pada periode 2005 hingga 2009, serta kembali terpilih pada 2016 hingga kini, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat IV dan Nusa Tenggara Timur I.
Saat ini, Andreas merupakan anggota Komisi X DPR-RI dan merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Andreas memulai pendidikan dasar di SD Katolik I Maumere (1970–1975), dilanjutkan dengan SMP di Seminari Yoanes XXIII Lela (1976–1979), dan SMA di St. Asisi Jakarta (1979–1982).
Ia kemudian melanjutkan studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan (1982–1986). Setelah itu, ia meraih gelar S-2 dalam Program Studi Kawasan Asia Tenggara di Fakultas Politik dan Sosiologi, Universitas Passau, Jerman (1992–1996).
Andreas juga menyelesaikan S-3 dalam Jurusan Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Giessen, Jerman (2000–2003).
Andreas memiliki pengalaman luas dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai Wakil Ketua Departemen Riset dan Pengembangan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (1999–2005) dan Wakil Ketua Pengurus Alumni GMNI Jawa Barat (2001–2006).
Ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional, Pertahanan dan Keamanan DPP PDI Perjuangan (2010–2015) serta Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan (2015–2019).
Dalam dunia akademik, Andreas berperan sebagai dosen S-1 dan S-2 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan (1988–2017) dan di Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (2004–2017).
Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan di universitas yang sama (1998–2000). Selain itu, Andreas aktif sebagai peneliti di Parahyangan Centre for International Studies (1996) dan memiliki pengalaman sebagai anggota DPR-RI, baik dalam Komisi I (2005–2009) maupun Komisi X (2019–sekarang).
