beritaparlemen.id – H. Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal dengan nama Cak Imin atau Gus Imin, lahir pada 24 September 1966 di Jombang. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sejak 2019 dan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari 1999 hingga 2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari 2009 hingga 2014, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari 2018 hingga 2019.
Pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Kiprahnya di politik dimulai pada Pemilu 1999 dengan terpilih sebagai anggota DPR mewakili Sidoarjo.
Muhaimin menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI), serta aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa.
Ia memulai karir politiknya di masa transisi politik Indonesia pada akhir 1990-an dan terpilih sebagai anggota DPR pada 1999 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia dikenal dekat dengan Abdurrahman Wahid, pendiri PKB, dan terpilih sebagai ketua PKB pada 2005.
Sebelum masuk ke dunia politik, Muhaimin aktif dalam berbagai organisasi dan media, termasuk Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) dan tabloid Detik.
Selama masa jabatannya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ia terkenal karena kebijakan yang melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ia juga pernah terlibat dalam sejumlah kontroversi dan perselisihan internal di partainya.
Dalam pemilihan umum presiden 2019, Muhaimin mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden namun akhirnya mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Pada pemilihan legislatif 2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan kemudian menjadi Wakil Ketua DPR. Pada 2023, ia diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan untuk pemilihan umum 2024.
Di luar dunia politik, Muhaimin menikah dengan Rustini Murtadho pada 1995 dan memiliki tiga anak. Ia juga menulis beberapa buku tentang politik dan kebangsaan.
