Aspirasi

Kolaborasi DPRD Jateng dan DPR RI dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

×

Kolaborasi DPRD Jateng dan DPR RI dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Sebarkan artikel ini
Kolaborasi DPRD Jateng dan DPR RI dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Doc. Foto: dprd.jatengprov.go.id

 

beritaparlemen.id – Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin, menyambut kunjungan dari Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Kamis (25/7/2024) di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 1 Gedung Berlian.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Set. Musyawarah Pimpinan Sekjen DPR RI, Dwi Widayanti, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan wawasan tentang pelayanan terkait fungsi-fungsi yang mendukung pimpinan, termasuk masalah yang sering muncul, risiko, dan strategi penanganannya.

“Kami berharap bahwa masukan dan berbagi pengalaman ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di instansi mereka dan mungkin memperoleh inovasi baru dari pengalaman yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah.” harap Dwi.

Dwi Widayanti mengakui adanya perbedaan signifikan antara DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI, terutama dalam hal perincian jadwal kegiatan.

Di DPR RI, rapat Bamus tidak merinci jadwal kegiatan anggota dan pimpinan secara mendetail, hanya menentukan masa sidang dan periode reses, serta pembagian jadwal rapat paripurna dan komisi.

Menanggapi kunjungan tersebut, Urip Sihabudin menjelaskan tiga aspek utama dalam pelayanan pimpinan, yaitu fungsi keprotokolan, keuangan, dan ketatausahaan atau administrasi.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Garut Dorong Pembaruan Data BPJS PBI dan DTKS

“Dalam hal keprotokolan, terdapat SOP yang mengatur kegiatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, terutama untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, mulai dari pengaturan acara hingga kehadiran sebagai peserta atau undangan,” jelas Urip.

Urip juga menjelaskan tentang fungsi keuangan yang diatur secara rinci dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, mencakup uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan berbagai tunjangan lainnya.

Untuk fungsi ketatausahaan, menurut Urip, sistemnya serupa dengan pimpinan lainnya karena pemerintahan menggunakan sistem yang terintegrasi.

“Seluruh administrasi dikelola melalui aplikasi Srikandi yang terhubung dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Meskipun ada tanda tangan elektronik, sering kali tanda tangan basah lebih disukai,” katanya.

Urip menambahkan bahwa setiap bulan, rapat Bamus diadakan untuk merencanakan kegiatan bulan berikutnya, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai jadwal. Rapat Bamus membantu dalam penjadwalan kegiatan dan dapat menyesuaikan jika ada dinamika yang terjadi di masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!