beritaparlemen.id – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat merespons aspirasi yang disuarakan oleh para honorer dengan cepat. Mereka segera mengusulkan peningkatan kuota pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja (PPPK), terutama untuk posisi guru, pada tahun anggaran mendatang.
“Usulan untuk menambah kuota PPPK akan menjadi bagian penting dalam catatan kami dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk dilanjutkan kepada gubernur dan pemerintah pusat,” ungkap Sadar Muslihat, Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat, dalam pernyataannya di Bandung pada hari Rabu (17/7).
Sadar menjelaskan bahwa usulan ini berasal dari aspirasi Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Jabar, yang melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Jabar beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut membahas penambahan kuota PPPK untuk tahun anggaran 2024 di Jawa Barat, serta implementasi Keputusan Mendikbudristek Nomor 349/P/2022 mengenai seleksi calon PPPK untuk jabatan fungsional guru di tingkat daerah, dan juga permasalahan terkait biaya operasional pendidikan daerah (BOPD) Dinas Pendidikan tahun 2025.
“Dalam audiensi tersebut, FGHP KCD Wilayah XI Jabar, yang terdiri dari guru-guru yang mengajar di sekolah negeri non-ASN dan non-PPPK, menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap status mereka saat ini, serta harapan mereka untuk menjadi PPPK,” tambah Sadar.
Mengenai kuota PPPK, FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta agar Pemprov Jabar mengajukan peningkatan kuota ini kepada pemerintah pusat.
Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul terkait status PPPK dan PNS baru, terutama di sekolah-sekolah, seperti pengurangan jam mengajar yang drastis bagi guru non-ASN dan non-PPPK, serta dampak dari kehadiran guru PPPK baru yang mempengaruhi sistem pembayaran per jam mengajar mereka.
“FGHP KCD Wilayah XI Jabar berharap kuota PPPK untuk guru dapat ditambahkan, dan kami berharap pimpinan DPRD Jawa Barat dan gubernur dapat mempertimbangkan serius masalah ini. Anggaran untuk gaji guru bukanlah masalah yang hanya penting di Garut, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” pungkas Sadar.
