BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menganggap dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, sebagai hak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
“Tidak ada larangan bagi Presiden untuk menjabat sebagai ketua umum partai politik di Indonesia,” ujar Rifqinizamy, Senin (11/11/2024).
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari sistem presidensial Indonesia yang berbasis kepartaian, di mana calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusung oleh partai atau gabungan partai.
Rifqinizamy menilai, selama dukungan tersebut tidak disertai penyalahgunaan kewenangan presiden, maka hal itu adalah sesuatu yang wajar.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, juga menyatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar ketika Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut.
“Meskipun presiden atau pejabat publik lain terlibat dalam kampanye, mereka tetap dapat melakukannya selama tidak menggunakan fasilitas negara dan melibatkan cuti ketika melakukannya pada hari biasa, sesuai dengan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 281 ayat (1), serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024,” tegas Bahtra.
Namun, anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengingatkan pentingnya mengikuti tahapan dan regulasi yang ada terkait dukungan yang diberikan sebelum masa kampanye.
“Peran ganda Prabowo sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra, serta potensi interpretasi yang dapat muncul di bawahannya, yang mungkin dapat memengaruhi pelaksanaan pilkada,” kata Deddy.
Ia meminta klarifikasi dari Presiden agar instrumen negara yang ada di bawah komandonya tidak terlibat dalam politik praktis.
Sebelumnya, Ahmad Luthfi melalui akun Instagramnya mengunggah video yang menunjukkan dukungan Prabowo terhadap pencalonannya dalam Pilkada Jawa Tengah 2024.
