BERITAPARLEMEN.ID – BANDUNG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan bahwa kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Bandung pada Rabu (19/2/2025) bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran bagi lembaga penyiaran publik (LPP) di daerah tersalurkan dengan baik.
Saraswati menegaskan bahwa Komisi VII berperan dalam mengawasi lembaga seperti LKBN ANTARA, RRI, dan TVRI agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat dijalankan secara optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sesuai arahan Presiden,” ujar Saras usai kunjungan kerja di Studio TVRI Jawa Barat, Bandung.
Salah satu arahan utama Presiden, lanjutnya, adalah menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak pegawai serta memastikan dana digunakan untuk kemajuan lembaga penyiaran tersebut.
Selain itu, Saraswati menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset lembaga penyiaran publik. Menurutnya, lembaga-lembaga ini memiliki nilai sejarah yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama.
Ia juga menyoroti bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan operasional, melainkan penghapusan pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada kemajuan lembaga.
“Yang harus dikurangi adalah anggaran untuk program yang tidak relevan, seperti studi banding ke luar negeri yang tidak memiliki manfaat nyata bagi kemajuan lembaga,” jelasnya.
Saraswati pun mengingatkan para kepala daerah yang terpilih untuk tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran daerah. “Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mencari solusi bagi APBD mereka. Jangan hanya mengandalkan dana dari pusat,” tambahnya.
Kunjungan kerja spesifik ini dilakukan oleh tim Komisi VII DPR RI untuk meninjau kinerja LKBN ANTARA Biro Jawa Barat, TVRI, dan RRI Stasiun Bandung. Turut hadir dalam kunjungan ini sejumlah anggota Komisi VII DPR RI serta perwakilan dari tiga lembaga penyiaran publik tersebut.
