BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Partai NasDem mengkritik sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilai tidak konsisten terkait penolakan atas kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR, termasuk oleh Fraksi PDIP.
“Penolakan ini bertentangan dengan keputusan yang telah disetujui sebelumnya,” ujar Fauzi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa UU HPP merupakan hasil kesepakatan bersama yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam pembahasan tersebut, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP bahkan dipimpin oleh perwakilan dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit.
Fauzi menilai sikap PDIP tersebut mencerminkan inkonsistensi dan dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama antara DPR dan Pemerintah. “Ini seperti melempar batu sembunyi tangan dan berpotensi mempolitisasi isu untuk meraih simpati publik,” tambahnya.
Menurut Fauzi, kenaikan PPN 12 persen merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mendukung konsolidasi fiskal.
Pemerintah juga telah memberikan pengecualian PPN nol persen untuk kebutuhan dasar seperti beras, daging, gula, ikan, cabai, bawang merah, serta jasa seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, tenaga kerja, dan lainnya. “Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Fauzi.
Fauzi menyatakan bahwa NasDem mendukung kebijakan ini sambil meminta pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah distorsi pasar. NasDem juga mendorong adanya subsidi atau program kompensasi bagi masyarakat rentan guna mengurangi dampak kenaikan PPN.
Ia menambahkan bahwa Komisi XI DPR akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut dan berkomitmen membuka dialog dengan Pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat.
Fauzi juga mengingatkan PDIP agar tetap konsisten terhadap keputusan yang telah disepakati dan tidak menjadikan isu kenaikan PPN sebagai alat politik jangka pendek.
