beritaparlemen.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI, John Kennedy Azis, menegaskan bahwa masalah dalam pelaksanaan ibadah haji tidak ada hubungannya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurut John, Pansus tersebut dibentuk untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan haji, dan ia membantah tudingan bahwa pembentukan Pansus itu ditujukan untuk menyerang PBNU.
“Pembentukan Pansus berawal dari kekacauan dalam pelaksanaan ibadah haji, yang menurut saya disebabkan oleh pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan kesepakatan,” jelas John dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Ia berharap dengan adanya Pansus Haji, tata kelola ibadah haji dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, saat ini proses ibadah haji semakin kacau, mulai dari antrian jamaah hingga kualitas makanan selama ibadah.
“Jangan sampai orang yang baru mengantri 4 tahun bisa berangkat haji karena alasan tertentu, sementara yang sudah menunggu belasan atau bahkan puluhan tahun belum berangkat. Itu yang harus kami benahi,” ujarnya.
Yang lebih penting sekarang, kata John, adalah memastikan Pansus bekerja untuk memperbaiki layanan haji, daripada menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak memiliki dasar yang jelas,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan keheranannya terhadap bergulirnya Pansus Angket Haji 2024, dan berpendapat bahwa tidak ada alasan kuat untuk pembentukan pansus tersebut.
Yahya juga berpendapat bahwa pembentukan Pansus Angket Haji DPR RI terkait dengan pelaksanaan ibadah haji 2024 memiliki hubungan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebenarnya tidak berkaitan dengan ibadah haji.
