BERITAPARLEMEN.ID – TASIKMALAYA – Pembentukan Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya yang direncanakan selesai pada 17 September 2024 mengalami keterlambatan. Beberapa partai politik masih belum menyerahkan daftar struktur fraksi yang diminta oleh Sekretariat DPRD.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Hilman Wiranata, fraksi-fraksi belum sepenuhnya terbentuk karena partai-partai seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, serta partai-partai yang tergabung dalam Fraksi Gabungan belum menyerahkan struktur fraksi mereka.
“Masih ada beberapa yang belum lengkap,” ujar Hilman seperti dilaporkan oleh Radar pada Rabu (18/9/2024).
Hilman menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh proses yang harus dilalui oleh setiap partai untuk mendapatkan SK DPP, yang memerlukan waktu lebih lama karena prosedur yang berbeda untuk masing-masing partai. “Mekanisme tiap partai berbeda-beda,” tambahnya.
Dua partai parlemen juga harus melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) akibat meninggalnya dr. Wahyu Sumawidjaja dari Partai Gerindra dan H. Muslim dari PDI Perjuangan yang maju dalam Pilkada.
Hilman menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan partai-partai yang belum menyetor struktur fraksi untuk mendapatkan perkembangan terbaru. “Kami sudah menginstruksikan sekretaris dewan untuk melakukan follow up,” jelasnya.
Selain itu, Hilman turut mencatat bahwa masalah serupa tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, tetapi juga di daerah lain.
Bahkan beberapa DPRD yang telah dilantik lebih awal masih belum menyelesaikan pembentukan fraksi. “Ada DPRD di daerah lain yang juga belum menyelesaikan fraksi meskipun sudah dilantik sejak Agustus,” tambahnya.
Meskipun tidak memaksakan, pihaknya berharap agar penyusunan struktur fraksi dapat segera selesai sehingga dapat segera dibentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Tasikmalaya. “Kami berharap ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Tasikmalaya juga sedang menyusun tata tertib yang akan menjadi dasar untuk pembentukan AKD. “Kami tidak bekerja santai,” ucapnya.
Pihaknya juga telah menerima audiensi dan aspirasi dari masyarakat mengenai berbagai isu, meskipun tindak lanjutnya belum bisa dilakukan karena komisi-komisi yang perlu dibentuk untuk menentukan bidang dan mitra kerja masing-masing legislator. “Kami juga telah menerima audiensi dari aktivis,” tutupnya.
