BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk mengklasifikasikan judi online sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
“Melihat karakteristiknya, kami berpendapat bahwa judi online pantas digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian, penanganannya bisa lebih menyeluruh, baik dari aspek hukum, operasional, maupun evaluasi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa judi online memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan kategori kejahatan luar biasa, seperti dilakukan secara terorganisir, menimbulkan kerugian besar baik secara sosial maupun ekonomi, dan dapat menyebabkan ketergantungan yang merusak mental korban.
Ia menambahkan, kasus judi online yang semakin meresahkan di Indonesia jelas dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Hal ini terbukti dari terus bermunculannya situs judi meski sudah diblokir, serta keterlibatan berbagai pihak, mulai dari bandar, influencer, operator, hingga oknum aparat.
“Kasus yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan judi online, menjadi bukti kuat bahwa kejahatan ini terorganisir dengan baik,” kata Gus Jazil.
Ia juga menyebutkan dampak buruk judi online bagi penggunanya, seperti contoh seorang ayah yang menjual anaknya seharga Rp15 juta untuk berjudi online. “Ratusan orang juga dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi akibat judi online,” tambahnya.
Untuk itu, jika judi online dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, Gus Jazil yakin akan ada dampak signifikan dalam upaya pemberantasannya. Ia pun mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus dengan kewenangan lebih luas untuk mengejar bandar dan operator judi online yang terorganisir, termasuk individu yang mendukung para bandar.
“Satgas ini juga bisa bekerja sama secara internasional dengan penegak hukum dari negara lain, karena seringkali operasi judi online melibatkan lintas negara,” ujarnya.
