BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR RI dan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mendukung ide Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dianggap berbiaya tinggi.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah waktunya kita memperbaiki sistem politik yang boros biaya,” ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Menurutnya, usulan Presiden Prabowo untuk perbaikan sistem politik sejalan dengan sikap Fraksi PKB yang telah lama mendorong perubahan serupa.
Salah satu usulan PKB adalah agar pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, karena otonomi daerah seharusnya berada di tingkat kabupaten/kota, sementara gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi.
“Gubernur bisa dipilih oleh DPRD. Selain mengurangi biaya tinggi dalam pemilihan, otonomi daerah seharusnya berada di kabupaten/kota,” jelasnya.
PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), mengingat selama ini publik lebih fokus pada pilpres sehingga pileg menjadi kurang mendapat perhatian. “Dengan memisahkan pilpres dan pileg, pileg akan mendapatkan perhatian lebih,” tambahnya.
Menurut Jazilul, perubahan sistem politik dapat dilakukan dengan merevisi paket Undang-Undang Politik yang mencakup Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan undang-undang terkait lainnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sistem politik yang ada saat ini perlu perbaikan, karena dinilai tidak efisien dan terlalu mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Prabowo juga mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, mengingat sistem yang ada di negara-negara tetangga lebih efisien dan mengurangi pengeluaran besar.
