beritaparlemen.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa, sesuai arahan Presiden, Presiden terpilih, dan Menteri Keuangan dalam Rapat Terbatas pada 5 Agustus 2024 mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, Kementerian PUPR telah mengajukan usulan tambahan anggaran. Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Menteri PUPR Nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024.
Kementerian PUPR mengajukan penajaman anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp136,95 triliun. Dengan pagu anggaran saat ini sebesar Rp75,63 triliun, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp61,31 triliun yang perlu dipenuhi.
“Prioritas tambahan anggaran akan digunakan antara lain untuk dukungan ketahanan pangan dan energi yakni penyelesaian bendungan on-going dan rencana bendungan baru, kemudian pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah berdasarkan peraturan presiden yang baru pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah ini ditugaskan kepada Kementerian PUPR, Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pembangunan Bendung untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Usulan tambahan anggaran ini juga untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan jembatan gantung, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah.
Kemudian pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) perguruan tinggi, olahraga, dan pasar. Lalu pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan, dan infrastruktur berbasis masyarakat.
Untuk 2025, Kementerian PUPR telah dialokasikan mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun.
Untuk bidang-bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan serta peningkatan irigasi dengan total menjadi 17 ribu hektare. Pengairan yang baik, termasuk kawasan pertanian yang baik, juga memerlukan upaya pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.
Dalam hal konektivitas melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, kementerian akan terus melanjutkan pembangunan jalan nasional yang tersebar dari Aceh sampai Papua sekitar 128 kilometer. Kementerian PUPR juga terus memastikan konektivitas melalui pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer.
Kemudian melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kementerian bukan hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat atau yang berada di pedesaan-pedesaan, termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan-bangunan gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan.
Adapun pembangunan perumahan dengan alokasi anggaran Rp4,53 triliun, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan hunian vertikal maupun rusun-rusun reguler untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diarahkan.
