BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun sistem pendukung (support system) yang kokoh untuk mendukung peran perempuan di sektor ekonomi.
Menurutnya, kolaborasi ini perlu melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, serta kaum perempuan itu sendiri.
“Penting bagi kita membangun kolaborasi yang solid agar tercipta sistem pendukung yang kuat. Ini menjadi kunci terwujudnya ekonomi inklusif yang melibatkan perempuan dan masyarakat luas,” ujar Siti Fauziah dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka gelar wicara bertema “Ekonomi Inklusif: Saatnya Perempuan Memimpin” dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional di Lobi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Siti Fauziah menyoroti bahwa kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi saat ini membuka peluang besar bagi perempuan untuk terlibat dan berkontribusi. Peningkatan tingkat pendidikan perempuan turut memperkuat keterlibatan mereka dalam dunia ekonomi dan mendukung ketahanan ekonomi keluarga.
“Perempuan saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab pada urusan domestik seperti mengurus anak dan keluarga, tetapi juga memiliki peran ganda di ranah publik,” tegasnya.
Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekjen MPR RI, Siti Fauziah berharap perempuan dapat saling mendukung untuk menjadi sosok multiperan yang mampu menyeimbangkan tanggung jawab di rumah dan di dunia kerja.
Ia menekankan perlunya sistem yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi perempuan, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Menurutnya, banyak perempuan menghadapi kendala seperti keterbatasan modal finansial, jaringan sosial, dan kapasitas pengetahuan yang mempersulit mereka untuk berperan di sektor ekonomi.
“Tak sedikit perempuan dari kelompok ini yang terjerat utang hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena itu, transformasi sistem yang lebih inklusif menjadi kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dan Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI yang juga anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah.
