beritaparlemen.id – Isu mengenai Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar mencuat setelah beredarnya poster yang menampilkan Gibran sebagai calon kuat pengganti Airlangga Hartarto.
Dalam poster tersebut, Gibran terlihat mengenakan pakaian tradisional Jawa lengkap dengan blangkon dan mengepalkan tangan ke depan, disertai tulisan “Deklarasi Gibran Rakabuming Raka For Ketum Golkar 2024-2029.” Poster ini diinisiasi oleh kelompok yang menamakan dirinya Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG).
Pengurus Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pun turut memberikan tanggapan terkait isu ini, meskipun belum ada pernyataan resmi dari Gibran atau partai terkait keabsahan poster tersebut.
Namun, saat dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, Gibran memilih bungkam dan menghindar dari pembahasan terkait Golkar.
“Jangan, jangan bertanya soal Golkar,” tegas putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kepada wartawan, seusai menghadiri acara HUT ke-57 Konimex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin, 12 Agustus 2024.
Gibran hanya menyampaikan apresiasi kepada Konimex yang telah berkontribusi besar bagi Indonesia selama 57 tahun. Ia berharap perusahaan tersebut terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya Sukoharjo dan Solo.
Isu mengenai Gibran yang digadang-gadang menggantikan Airlangga sebagai Ketum Golkar ini juga mendapatkan beragam tanggapan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar DIY, John S. Keban, menegaskan bahwa proses pemilihan ketua umum di Golkar tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menyebutkan bahwa ada mekanisme yang harus diikuti sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Tidak ada ceritanya sembarangan mengusung sosok-sosok tertentu tanpa mekanisme seperti itu. Kami mendesak pihak-pihak yang mewacanakan seperti itu diberi tindakan tegas, harus dilibas karena bisa membuat keruh suasana,” ujar Keban sebagaimana dilansir dari laman Tempo.
Ia juga menekankan bahwa Golkar di tingkat akar rumput tetap solid meskipun ada dinamika politik menjelang transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Sekretaris DPD II Partai Golkar Solo, Taufiqurrahman, mengakui adanya isu mengenai Gibran yang mungkin menggantikan Airlangga, namun ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pengurus pusat (DPP).
“Kami ini cuma kader di tingkat daerah. Semua yang menjadi keputusan pusat, kami manut (ikut). Yang penting sesuai dengan AD/ART partai,” ujarnya.
Seperti diketahui, Airlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Keputusan tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan, termasuk untuk menjaga keutuhan partai.
Airlangga juga berharap Golkar dapat terus mengawal demokrasi, yang menurutnya merupakan pilar penting dalam keberlanjutan bangsa.
