BERITAPARLEMEN.ID – CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon telah resmi menetapkan pimpinan definitif untuk periode 2024-2029.
Sophi Zulfia dari Fraksi PDI Perjuangan terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon setelah partai tersebut berhasil meraih 13 kursi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, yang memberikan hak bagi mereka untuk menempatkan kader sebagai pimpinan dewan.
Sophi Zulfia akan didampingi oleh Hasan Basori dari Fraksi PKB, Teguh Rusiana Merdeka dari Fraksi Golkar, dan Hj. Nana Kencanawati dari Fraksi Gerindra yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.
Penetapan pimpinan definitif ini dilakukan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (tanggal penetapan) dan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana.
Rudiana menyatakan bahwa rapat ini merupakan langkah penting untuk mempercepat transisi kepemimpinan DPRD yang baru. “Tugas utama kami kemarin adalah mengusulkan pimpinan definitif. Setelah ini, Surat Keputusan (SK) pelantikan akan diajukan ke Gubernur Jawa Barat,” ujarnya pada Jumat (11/10/2024).
Sophi Zulfia, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terpilih, berharap agar SK dari Gubernur Jawa Barat segera diterbitkan. Ia menekankan bahwa percepatan pelantikan sangat penting agar DPRD dapat segera berfungsi secara efektif.
“Kami berharap proses di tingkat provinsi berjalan lancar, sehingga DPRD bisa langsung melaksanakan tugas yang telah menanti. Banyak pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan,” ungkapnya.
Salah satu agenda prioritas yang akan dihadapi oleh pimpinan DPRD baru adalah penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang akan menentukan struktur kerja DPRD. Sophi menekankan bahwa komunikasi antarfraksi sangat penting dalam pembentukan AKD ini.
“Kami akan berdiskusi dengan fraksi-fraksi lain untuk menentukan pimpinan AKD. Ini krusial agar proses berjalan dengan baik,” jelasnya.
Setelah pelantikan pimpinan definitif, DPRD Kabupaten Cirebon akan segera fokus pada berbagai agenda penting, termasuk pembahasan anggaran untuk tahun fiskal 2025 dan program pembangunan daerah yang tertunda.
“Setelah pelantikan, kami langsung bekerja untuk menyelesaikan agenda prioritas, terutama terkait anggaran dan pembangunan daerah,” tambahnya.
