BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan bahwa pemutusan akses operasional judi online, seperti konektivitas dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama pemerintah karena perkembangan pesatnya yang didorong oleh kemudahan akses.
“Jika simpul-simpul operasional ini tidak dihentikan, kegiatan ini akan terus berlanjut,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Dia menambahkan bahwa kolaborasi antar sektor, termasuk kerjasama pemerintah dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan langkah strategis yang penting.
“Pengawasan terhadap aliran dana sangat krusial untuk memastikan bahwa jaringan pelaku tidak lagi memiliki sumber daya finansial,” jelasnya.
Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa pelaku judi online sering kali sangat adaptif dan bisa berpindah ke platform lain, sehingga memutus mata rantai operasional saja belum cukup untuk menghentikan aktivitas mereka.
Selain itu, Nurul menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dengan pendidikan publik yang harus menjadi bagian penting dalam jangka panjang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai risiko sosial dan finansial yang ditimbulkan oleh judi online.
“Tanpa pemahaman yang cukup, godaan untuk terlibat dalam judi online tetap ada,” tambahnya dalam pernyataan resmi.
Nurul juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan dalam program edukasi untuk menjangkau lebih banyak orang.
Menurutnya, jika masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi, pasar utama pelaku judi online akan hilang.
Ia menekankan bahwa untuk hasil yang maksimal, pemerintah harus melakukan upaya yang konsisten dan evaluasi berkala. Penegakan hukum, kata dia, juga harus ditujukan pada aktor besar yang mengendalikan jaringan judi online.
“Penindakan yang tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan hanya pelaku kecil yang dikenakan hukuman, sementara aktor besar tetap bebas. Ekosistem ini akan terus berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa salah satu strategi pemerintah adalah memutus mata rantai judi online. Strategi ini dinilai sebagai pendekatan yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal tersebut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendidikan tentang bahaya judi online untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun ketahanan masyarakat terhadap godaan judi online.
