Kilas Peristiwa

Tunjangan Dievaluasi, Politikus DPR Serentak Minta Maaf ke Publik

×

Tunjangan Dievaluasi, Politikus DPR Serentak Minta Maaf ke Publik

Sebarkan artikel ini

BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Sejumlah politikus DPR merespons aksi demonstrasi yang berlangsung panjang akibat kesenjangan pendapatan antara anggota dewan dan masyarakat umum. Ketegangan muncul lantaran tunjangan politikus di Senayan, di luar gaji pokok, dinilai jauh melebihi pendapatan atau upah minimum pekerja.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara langsung menyampaikan permintaan maaf atas demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia menegaskan DPR akan melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kinerja.

“Atas nama anggota dan pimpinan DPR, saya meminta maaf jika kami belum bekerja dengan baik secara sempurna,” ujar Puan saat berkunjung ke rumah duka pengemudi ojek online yang menjadi korban insiden di DPR, dikutip dari detikcom, Minggu (31/8/2025).

Puan menambahkan, DPR akan lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengimbau anggota untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menyinggung publik.

“Kami akan mengevaluasi, berbenah, dan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Sahroni, anggota DPR dan Sekretaris Fraksi NasDem, mendukung evaluasi menyeluruh terkait tunjangan anggota DPR. Ia menegaskan, tunjangan yang diterimanya akan disalurkan kembali ke masyarakat.

“Saya selalu mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang saya terima ke masyarakat,” kata Sahroni, sambil berharap anggota DPR lain mencontoh langkah tersebut.

Ketua Fraksi PAN DPR, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kesiapannya mendukung evaluasi tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan secara transparan.

BACA JUGA:  DPR Apresiasi Langkah Komdigi Hentikan Sementara Program World ID

Putri juga menekankan pentingnya kesederhanaan bagi anggota DPR, baik dalam gaya hidup maupun sikap kerja, sebagai bentuk kesadaran bahwa setiap fasilitas adalah titipan rakyat. “DPR harus terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mengaku telah menerima keluhan masyarakat terkait tunjangan anggota dewan yang dinilai mencederai kepercayaan rakyat.

Ia menyatakan setuju agar tunjangan tersebut dihentikan dan ditinjau kembali. Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dan luka-luka dalam insiden demonstrasi di berbagai daerah.

“Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga bagi kita semua sebagai bangsa,” ujar Budisatrio.

Budisatrio menegaskan Fraksi Gerindra akan mengevaluasi seluruh anggota DPR dan menghentikan tunjangan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat. Ia juga meminta anggota fraksi untuk tetap berada di Indonesia, tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, dan turun langsung berinteraksi dengan masyarakat.

“Semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, mendengar keluh kesah mereka, dan menjaga kepercayaan rakyat dengan sikap, aksi, dan ucapan yang pantas,” tegas Budisatrio.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!