BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Wakil Ketua Pengurus Harian DPP PKB, Muhammad Aji Pratama, menilai bahwa kritik dalam seni adalah hal yang lumrah dan seharusnya diterima dengan terbuka. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi penghapusan lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani dari sejumlah platform musik.
“Jika ada pihak yang tidak sepakat, seharusnya menanggapinya dengan argumen, bukan sekadar menghapusnya. Jangan sampai hal ini justru dianggap sebagai bentuk pembungkaman yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap kebebasan berekspresi di negara ini,” ujar Aji di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, seniman memiliki peran penting dalam menyuarakan kegelisahan masyarakat dan tidak boleh menghadapi tekanan dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang keberatan terhadap sebuah karya seni, solusi terbaik adalah berdialog, bukan dengan tindakan yang justru membatasi kebebasan berkarya.
Aji juga mendorong aparat dan pemangku kebijakan untuk tetap menjaga ruang kebebasan berekspresi di Indonesia. “Kita harus memastikan bahwa para seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Jika kritik mulai dianggap sebagai ancaman, itu menandakan ada yang keliru dalam sistem kita,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PKB akan terus mengawal isu ini agar kebebasan berekspresi tetap menjadi bagian dari demokrasi di Indonesia. “Seni adalah refleksi realitas. Menghapusnya tidak akan menghilangkan masalah yang ada, justru kita harus bercermin lebih baik,” tambahnya.
Sebelumnya, band Sukatani melalui akun Instagram resminya, @sukatani.band, mengungkapkan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri atas lagu Bayar Bayar Bayar.
“Lagu ini sebenarnya kami ciptakan untuk mengkritik oknum kepolisian yang melanggar aturan,” ujar Alectroguy, gitaris Sukatani, dalam unggahan tersebut.
Lagu yang viral di berbagai platform media sosial itu menyoroti dugaan praktik pungutan liar dengan lirik yang berulang kali menyebut frasa “bayar polisi”.
