BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang sudah terdaftar secara resmi.
Ia menegaskan bahwa audit tersebut seharusnya tidak hanya fokus pada aspek administratif atau legalitas semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik.
“Audit harus mampu menjawab, apakah ormas benar-benar menjalankan fungsi sosialnya atau hanya menjadi alat legitimasi bagi kelompok informal yang menyalahgunakan kekuasaan,” kata Cucun dalam keterangan persnya, Minggu (18/5/2025).
Pernyataan ini disampaikan Cucun merespons maraknya aksi premanisme yang berlindung di balik atribut ormas—fenomena yang dinilainya makin meresahkan masyarakat dan merugikan dunia usaha.
Menurut politisi PKB ini, tak sedikit ormas yang justru menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Mereka kerap terlibat dalam tindakan intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan yang mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi, terutama di kawasan industri.
“Perilaku semacam ini jelas menggerus kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat,” ujar Cucun.
Cucun juga mencatat bahwa praktik semacam itu banyak ditemukan di kawasan Jabodetabek, di mana ormas tertentu diduga memaksa keterlibatan dalam proyek pembangunan, bahkan sampai meminta ‘uang keamanan’ dari para pelaku usaha.
Ia pun menyambut baik upaya aparat kepolisian yang menggandeng berbagai pihak untuk menindak tegas premanisme yang berkedok ormas.
“Kami di DPR tentu sangat mendukung dan siap mengawal. Tidak boleh ada ruang bagi praktik semacam ini, termasuk di wilayah Jawa Barat,” pungkasnya.
