BERITAPARLEMEN.ID – JAKARTA – DPR RI menerima audiensi dari Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Lirboyo dan pihak Trans7 terkait polemik penayangan program Xpose Uncensored. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni, serta perwakilan alumni pesantren Lirboyo.
Atiek menyampaikan permohonan maaf atas tayangan yang dinilai tidak pantas itu. Ia menegaskan, Trans7 tidak akan menayangkan kembali program Xpose Uncensored.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Xpose Uncensored pada 13 Oktober 2025. Kami juga meminta maaf kepada para kiai, pengasuh, dan keluarga besar pesantren di Indonesia,” ujar Atiek.
Ia menjelaskan, program tersebut bukan produksi internal Trans7, melainkan buatan rumah produksi eksternal. Trans7 telah menghentikan kerja sama dengan pihak produser sejak 14 Oktober dan menarik seluruh tayangan program dari televisi maupun platform digital.
Atiek menambahkan, langkah ini juga merupakan arahan langsung dari Chairman CT Corp Chairul Tanjung, yang dijadwalkan bersilaturahmi dengan keluarga besar Ponpes Lirboyo pekan depan. “Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bagi kami untuk memperketat kontrol terhadap setiap tayangan,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Lirboyo Jabodetabek, Agus Salim, menegaskan pentingnya peran pesantren dalam membentuk generasi beradab dan berakhlak. “Kalau tidak ada pesantren, saya tidak bisa bayangkan bagaimana masa depan bangsa ini,” katanya.
Dalam kesimpulan rapat, DPR mengapresiasi langkah KPI yang memberikan sanksi penghentian sementara terhadap Xpose Uncensored.
Cucun juga meminta Komdigi dan KPI melakukan audit evaluasi terhadap izin siar Trans7. “Komdigi, KPI, dan pemerintah harus hadir menanggapi reaksi masyarakat dengan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit,” tutupnya.
